Dirut Pertamina, Karen Agustiawan (kiri) didampingi ketua umum Hiswana Migas, Herry Purnomo Hadi (kanan) serius mendengarkan pertanyaan anggota dewan mengenai masalah pengaturan BBM bersubsidi atau pencabutan subsidi dan kesiapan mereka dalam melaksanakan kebijakan itu pada saat berlangsung rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 18/01/2012 di gedung Parlemen RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat. Dalam kebijakan pencabutan subsidi ini, masyarakat dipaksa untuk menggunakan Pertamax, padahal Pertamax itu seluruhnya impor. Menurut wakil ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, pasti ada pihak asing yang bermain dalam bisnis ini. dalam rapat kerja itu, Effendi meminta pemerintah menjelaskan secara detail. Jangan kemudian menggerakkan opini bahwa pengaturan BBM bersubsidi seolah-olah untuk penghematan. "Over quota itu tidak mendasar. Justifikasi saja tidak jelas. Ini alasan yang didramatisir," kata politisi PDIP ini. Menurut Effendi, Komisi VII, tidak alergi pada pengaturan. Bahkan, Komisi VII mendorong untuk dilakukan konversi. "Karena itu kami mendorong untuk konversi dari BBG. Jangan mencabut subsidi. Ini kan misi neolib, liberalisasi yang dikendalikan bule-bule itu," pungkas Effendi. Fyi/Mulkan Salmun.